Sabtu, 08 September 2012 - 07:04:06 WIB
Kecewa Dengan Tindakan Penegak Hukum, Nurhasana Waruhu Mengadu ke KYKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 335 kali

Baca Juga:Rp 34 M Untuk Calo 'Ratu' AnggaranGila! Urus KTP DKI Dikenakan Hampir Rp 1 JutaPelaksanaan DAK Rp 4,6 M Tidak Sesuai SpesifikasiLima Kali Berubah Gambar Perencanaan, Proyek Pembuatan Tanggul dan Jalan Beton di Kawasan Tallo

Rantauprapat, Jaya Pos

Nurhasana Waruhu (45)  menyampaikan rasa kecewa kepada wartawan atas tindakan penegak hukum di Rantauprapat mulai dari Juru Periksa di Mapolres Labuhan Batu dan Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menangani kasus penganiayaan yang menimpa dirinya pada tanggal 23 Maret 2012 di Lingkungan Air Bersih Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan  Rantau Utara.

Menurut Nurhasana bahwa sebagai warga negara Indonesia ia berhak mendapatkan perlakuan hukum dan keadilan sama seperti yang lain, tetapi ketika ia mengikuti proses hukum atas pengaduaannya di Mapolres Labuhan Batu dengan Nomor STPLP/248/III/2012/SU/RES–LBH, dirinya sangat kecewa dengan tindakan Juru Periksa Polres Labuhan Unit Ekonomi Arnaldo Pardede yang menambah Berita Acara Penyidikan (BAP) dan tanpa dibacakan kembali langsung disuruh menandatangani. “Begitu juga dengan kesaksian 2 orang yang saya ajukan dipaksa dan dimarah–marahi oleh penyidik sehingga mempengaruhi kesaksian dari saksi yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Marwan dan Ucok terhadap diri saya,” katanya.

Tragisnya, lanjut dia, berkas perkaranya bukan dikembangkan penyidik malah diperingan, dan cenderung membela dan meringankan tersangka. “Pengaduan saya mula–mula dibuat pelanggaran pasal 351 Subs 352 KUHPidana.

Kalau memang penyidik independen dan profesional seharusnya dapat mengembangkan penyidikan ke pasal 170 KUHPidana karena Marwan dan Ucok telah bersama sama menganiaya saya, sehingga saya mengalami luka sesuai dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Rantauprapat,” ungkapnya.

Ditambahkan, akibat penganiayaan itu dirinya harus opname di rumah sakit dari tanggal 24 s/d 26 Maret 2012. “Saya sangat kecewa dengan oknum penyidik Polres Labuhan Batu karena mengarahkan berkas penyidikan ke pasal 352 KUHPidana yang mengatakan Tindakan Pidana Ringan (Tipiring),” sebutnya.

Sementara pada tanggal 26 Juli lalu, ujar dia, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan tipiring. Begitu sidang dibuka oleh Hakim Dharma Setiawan SH, CN dan Panitra Junus Nababan SH,  korban Nurhasana Waruhu dan kedua saksi Maisarah Hulu dan Nora Handayani Siregar menyampaikan surat pencabutan kesaksian yang telah dibuat oleh oknum Juper Polres Labuhan Batu karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Kendati demikian, siding tetap digelar oleh hakim.

Di dalam persidangan, kesaksian dari korban Nuhasana hampir sama dengan kesaksian kedua saksi yang melihat kejadian penganiayaan.

Kedua saksi mengatakan, saat itu terjadi adu mulut antara Marwan dan Nurhasana sementara Ucok memegang dagu Nurhasanah dan Nurhasanah melakukan perlawanan dengan menendang Ucuk tetapi Marwan memukul kepala sebelah kanan Nurhasanah. Nurhasanah berusaha mengambil batu tetapi dihalang-halangi oleh Deca. Namun karena langsung pusing, Nurhasana terjatuh dan minta tolong hingga akhirnya pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantauprapat.

Tiga orang saksi yang meringankan tersangka, yakni Maniar Sidabutar, Rosmawati br Panggabean dan Muhammad Ilham menyebutkan tidak ada terjadi penganiayaan atau pemukulan namun hanya cecok mulut.

Namun kesaksian ketiga saksi dinilai simpangsiur seperti kesaksian Mohammad Ilham dan Rosmawati Br Panggabean yang menyebutkan bahwa Ucok dan Deca datang dengan berjalan kaki padahal menurut Ucok dan Deca mereka datang menggunakna sepeda motor tetapi tidak bersamaan.

Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi, Hakim Dharma Setiawan SH CN memutuskan dan mengadili Marwan Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani dan apabila dikemudian hari ada putusan hakim sebelum berakhir masa percobaan selama enam bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Hakim Dharma Setawan SH CN menyatakan, terdakwa Imsar Nasution alias Ucok dan Deca Agus Irawan Dongoran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan.

Karena kecewa, tidak mendapatkan keadilan dan merasa dipermaikan oleh oknum penegak hokum, Nurhasana Waruhu membuat pengaduan ke Komisi Yudinsial (KY) di Jakarta.AT


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33093)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13843)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018