Sabtu, 01 September 2012 - 09:11:07 WIB
Pencegahan Kebakaran Gagal, Korupsinya Berhasil , Gubernur DKI Didesak Copot Kadis DamkarKategori: Jakarta - Dibaca: 515 kali

Baca Juga:Hotman Paris dan Indra Sahnun Hina Denny, ILC Terancam DihentikanJembatan Suramadu MaduraBatugantung PARAPAT SUMATERA UTARABanjir Bandang di Aceh Tenggara, 6 Orang Hilang dan 50 Rumah Rusak

Jakarta, Jaya Pos

Indonesia Pemantau Aset (LSM-INPAS) mendesak Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk mencopot Paimin Napitupulu dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta karena gagal membenahi penganggulangan bencana kebakaran di ibukota.

Paimin juga dituding ‘mata duitan’ karena lebih memprioritaskan penggunaan anggaran di unit kerjanya ke dalam kegiatan proyek pengadaan barang.

“Kebakaran beruntun yang terjadi di Jakarta belakangan ini adalah bentuk kelalaian dan kegagalan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI dalam melakukan pencegahan dan penaggulangan kebakaran. Metode penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang dilakukan Dinas Kebakaran belum sepenuhnya konfrehensif, sehingga warga masih jauh dari rasa aman dan nyaman akan kemungkinan terjadinya kebakaran,” kata Direktur Eksekutif LSM INPAS, Boris Boris Korius Malau kepada Jaya Pos di Jakarta, Jumat (31/8).

Menurutnya, penanggulangan kebakaran belum bisa dilakukan secara cepat dan tepat mengingat infrastruktur, sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang belum memadai khususnya pada lokasi padat penduduk yang tidak memiliki akses jalan. Sehingga setiap terjadi kebakaran maka rumah tersebut berpotensi ludes.

“Sulitnya mencapai lokasi kebakaran karena tidak adanya akses jalan merupakan persoalan serius yang belum ditangani secara serius. Peralatan dan infrastruktur yang dibuatkan lebih berorientasi pada daerah yang pemukimannya tidak padat penduduk dan mempunyai akses jalan yang lebar. Padahal kebakaran sering terjadi di kawasan pemukiman padat,” ujarnya.

Masih menurut Boris, peralatan pemadam berupa fire motor yang katanya bisa menembus gang-gang kecil masih belum efektif. Terbukti beberapa kejadian kebakaran justru menghanguskan banyak rumah. Selain itu, pembangunan hidrant air pada titik tertentu yang tersebar di seluruh di DKI tidak berfungsi sama sekali bahkan sebagian berubah menjadi barang rongsokan.

Selain itu, lanjutnya, sisi pencegahannya juga masih belum efektif, terbukti masih banyak warga Jakarta yang belum memiliki pemahaman untuk mengatasi kebakaran dengan pola sederhana atau tradisional untuk mencegah meluasnya kebakaran. Hal ini membuktikan minimnya sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan terhadap warga serta kurangnya pemberdayaan warga dalam penanganan kebakaran. Sehingga kesadaran masyarakat untuk menyiapkan sarana dan prasarana tradisional yang murah dan efektif tidak ada.
Anggaran Berorientasi Proyek

Untuk menanggulangi bencana kebakaran, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran yang cukp besar. Dari penjelasan Boris, anggaran belanja langsung Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta empat tahun  terakhir mencapai Rp 1,68 triliun, dengan rincian tahun 2009 Rp 430,69 miliar, tahun 2010 Rp 257,72 miliar, tahun 2011  Rp 486,94 miliar dan tahun 2012 Rp 507,26 miliar.

Besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan hasil yang dicapai, sebab kebanyakan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja barang dan modal, sementara anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan warga sangat minim.

Tahun 2009 misalnya, anggaran yang berkaitan dengan masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan hanya beberapa kegiatan diantaranya Pembekalan Potensi Masyarakat dalam PB Rp200 juta, Antisipasi Penanggulangan Kebakaran Kota Jakarta Rp750 juta dan Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kebakaran Rp1,40 miliar. Selebihnya untuk belanja barang dan modal.

Tahun 2010, anggaran penyuluhan dan sosialisasi hanya beberapa kegiatan seperti Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Media Radio Rp175 juta,  Penyuluhan Pencegahan Rp200 juta. Selebihnya digunakan untuk belanja barang dan modal. Tahun 2011, anggaran Sosialisasi Penanggulangan Bencana pada Bangunan Gedung hanya Rp150 juta. Selebihnya digunakan untuk belanja barang.

Tahun 2012 lebih parah lagi karena Anggaran Sosialisasi Pencegahan Kebakaran melalui Media Radio hanya Rp240 juta. Selebihnya digunakan untuk belanja barang dan modal antara lain untuk Pilot Project SKKL Terpadu Rp1,5 miliar, pengadaan ban Rp1 miliar, Pengadaan Super High Pressure Foam System Unit Rp20,4 miliar,  Pengadaan Peralatan Pengujian Sifat-Sifat Bahan Rp4 miliar, Pengadaan Mobil Tangki Pengangkut BBM Rp1 miliar, Pengadaan Mobil Quick Response Rp60, 2 miliar.

Selanjutnya, Pengadaan Mobil Sektor C/W Water Mist Rp15 miliar, Pengadaan Mobil Light Rescue Rp30 miliar, Pengadaan Smoke Removal Unit (MVU) 2 unit Rp16,8 miliar, Pengadaan Special Multypurpose Vihicle Rp19,5 miliar, Mobil Pompa 4000 L Rp32, 5 miliar, Alat simulasi operasional personil pemadam kebakaran Rp13 miliar, Pengadaan mobil Strong Arm ( 2 unit ) Rp36 miliar, Response Hazardous Material Vehicle Rp18 miliar dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.

Hasil analisa alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Dinas Damkar dan PB DKI selama tahun 2009–2012 cenderung berorientasi proyek. Parahnya lagi, anggaran untuk pengadaan peralatan fitnes dan peralatan musik mencapai miliaran rupiah yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan kebakaran.

Hal itu menjelaskan bahwa perencanaan anggaran lebih mementingkan kebutuhan pribadi pegawai ketimbang kebutuhan masyarakat akan pemahaman pencegahan kebakaran. 
Korupsi

Menuru Boris, besarnya anggaran yang berorintasi proyek di Dinas Damkar dan PB DKI tentu akan rawan dikorupsi. INPAS menduga tingkat kebocoran anggarannya cukup besar. Bentuk penyimpangan yang mengarah ketindak pidana korupsi pun sangat gampang dilihat. Modusnya sangat klasik, misalnya, hampir semua kegiatan pengadaan dikendalikan dan dikordinir salah seorang rekanan yang sudah dipercaya Kepala Dinas, Paimin Napitupulu.

“Proses lelang dilakukan hanya formalitas dan rekanan calon pemenang sudah diarahkan sebelumnya. Apalagi setelah pelaksanaan lelang menggunakan sistem elektronik LPSE sangat memudahkan penentuan pemenang dengan penawaran yang relatif tinggi,” ungkapnya.

Bukti nyata, berdasarkan hasil temuan BPK di Dinas Damkar & PB tahun 2009 diindikasikan indikasi korupsi anggaran perawatan mobil. Modusnya adalah fiktif mencapai Rp1,9 miliar karena anggaran tersebut direalisasikan tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaannya.

Selain itu, dugaan korupsi juga terjadi pada anggaran bahan bakar minyak (BBM). Juga pada pelaksanaan Program Kegiatan Sistem Ketahanan Lingkungan Terpadu Kebakaran (SKKL) yang dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan tetapi anggarannya direalisasikan sebesar Rp151,9 juta. L30 P1000


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018