Sabtu, 01 September 2012 - 09:05:04 WIB
Hotman Paris dan Indra Sahnun Hina Denny, ILC Terancam DihentikanKategori: Jakarta - Dibaca: 460 kali

Baca Juga:Jembatan Suramadu MaduraBatugantung PARAPAT SUMATERA UTARABanjir Bandang di Aceh Tenggara, 6 Orang Hilang dan 50 Rumah RusakJalin Silahturahmi, Kementerian Lingkungan Hidup Adakan Buka Puasa Bersama Dengan Yatim Piatu

Jakarta, Jaya Pos

Program dialog Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan secara langsung setiap Selasa malam di TVOne terancam dihentikan. Indonesia Media Watch (IMW) melaporkan program ILC ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dinilai telah melanggar aturan penyiaran.

Laporan tersebut sebagai buntut dari acara ILC, Selasa (28/8) lalu, dimana Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dihina peserta dialog. Dalam tayangan langsung itu itu, dua pengacara terlihat menyerang secara pribadi Denny Indrayana. Keduanya adalah Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis dan pengacara senior Hotman Paris Hutapea.

Karni Ilyas sebagai pembawa acara tidak menghentikan hinaan yang dilakukan oleh Indra Sahnun Lubis dan Hotman Paris kepada Denny yang menyebutnya dengan kata-kata pendek, kaya penjaga mesjid, dan lain-lain. Bahkan Indra Sahnun menyebut Denny seperti orang sakit jiwa dan menyatakan Denny pantasnya jaga masjid. 

Akibat dari pernyataan itu, budayawan Sujiwo Tedjo menghardik Indra. Sementara moderator Karni Ilyas juga meminta Indra Sahnun Lubis agar menarik ucapannya dan meminta maaf atas hinaan fisik terhadap Denny.
IMW menegaskan, ILC kerap kali melanggar aturan penyiaran, terutama hak asasi manusia.

Peneliti IMW Ardinanda menegaskan, Indra Sahnun Lubis dan Hotman Paris Hutapea secara eksplisit melontarkan perkataan yang melanggar HAM terhadap Denny Indrayana, dengan pernyataan tidak etis yang menyerang secara pribadi.

“Desakan kami agar acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tayangannya dihentikan sementara sesuai amanah undang-undang penyiaran,” kata Ardinanda.

IMW mendesak KPI menghentikan ILC karena program besutan Karny Elyas itu telah melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khu­susnya pasal 36 ayat (6) yang mela­rang setiap orang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Selain itu, pengaduan juga didasarkan pada Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan, “Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.”

Sementara itu Wakil Ketua KPI dan Koordinator Bidang Siaran Ezki Tri Rezeki mengatakan, bahwa pihaknya masih mempelajari laporan IMW tersebut. “ KPI akan berkoordinasi membahas surat yang dilayangkan IMW itu,” kata Ezki. L30 P1000


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33091)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13842)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018