Rabu, 08 Agustus 2012 - 07:51:02 WIB
Kinerja Para Camat Bobrok 2012, PAD Simalungun Baru Capai 30 PersenKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 450 kali

Baca Juga:Kasus Ilegal Fishing DipertanyakanLapor Polsek Kota Dipimpong ke PolresDirut Hotel Duta Residence Kecewa Dengan Pemko DepokNegara Dirugikan Triliunan Rupiah KPK Selidiki Korupsi Retribusi Lahan di PIK

Simalungun, Jaya Pos

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun pada tahun 2012 baru mencapai 30 persen. Dari Rp 113 miliar target PAD yang direncanakan, baru sekitar 30 miliar yang tercapai. Padahal, Bupati JR Saragih sebelumnya menegaskan agar seluruh camat mencapai target PAD 100 persen.

Target Rp 113 miliar pada tahun 2012 yang dicananangkan Pemkab Simalungun sepertinya tidak tercapai, sebab tahun 2012 hanya tinggal 3 bulan. Mungkinkah PAD Pemkab Simalungun mampu mencapai target 100 persen dari sisa waktu yang ada?

Pantauan Jaya Pos di Kecamatan Tanah Jawa, terlihat ada kejanggalan mengenai PAD dari Galian C. Padahal, masih banyak pengusaha galian C yang belum memiliki izin, namun pihak kecamatan tetap mengutip retribusi kepada pengusaha tangkahan.

Tanpa payung hukum yang jelas retribusi pengusaha liar tetap dikutip dan diduga retribusi siluman ini masuk ke kantong pribadi Camat Tanah Jawa, Halasan silitonga.

Seharusnya camat tersebut mengajak para pengusaha yang belum memiliki izin agar mengurus izin tangkahannya dengan segera, bukan malah melakukan pembiaran dan tetap mengutip retribusinya. Hal ini, sudah masuk kategori pungli. Hal serupa juga diduga sudah dilakukan semua camat yang ada di Kabupaten Simalungun.

Beberapa Anggota Komisi III DPRD Simalungun ketika dimintai komentarnya menjelaskan bahwa Pemkab Simalungun belum bekerja secara maksimal. Karena pajak yang selama ini dikelola oleh pemerintah propinsi telah dialihkan kepada Pemkab Simalungun namun Pemkab Simalungun lamban untuk menindaklanjuti. Coba dibayangkan, Rp 11 miliar pajak air bawah tanah pada tahun 2011 tidak terkutip sampai saat ini dan tentu Pemkab Simalungun yang lamban mengurusinya.

Begitu juga pajak penghasilan karyawan kebun yang berdomisili di Simalungun, hingga hari ini belum jelas. Padalah karyawan kebun tersebut menggunakan fasilitas Pemkab Simalungun, berapa jumlah karyawan kebun di Kabupaten Simalungun. “Bahkan mengenai pembibitan di PPKS unit Marihat, seharusnya pihak pemkab bisa mengenakan pajak,” ucap beberapa Anggota Komisi III ini ke Jaya Pos.

Hal senada disampaikan Ketua DPC Koswari Siantar/Simalungun, Leo Visen Simanjuntak, menurutnya, target yang dicanangkan Bupati JR Saragih tidak akan tercapai apabila tidak ditopang dengan kerja maksimal. “Karena kita melihat selama ini, Bupati JR Saragih menghabiskan energi hanya untuk melakukan mutasi, hampir tiap bulan melakukan pergatian pejabat. Lantas kapan bawahanya melakukan pekerjaan?” ungkapnya.

Pergantian pejabat yang sering dilakukan Bupati JR Saragih, kata dia, tentu mengganggu kinerja pejabat, bahkan semangat kerja juga ikut luntur karena bekerja dihantui rasa was-was. Serta bobroknya kinerja para camat saat ini membuat PAD tidak tercapai secara maksimal, mereka hanya mencari kepentingan pribadinya saja akibat kebijakan dari bupati itu sendiri.

Yang ada di benak pejabat sekarang masuk dan kerja dengan apa adanya. Serta harus siap dimutasi, siap dicopot, itulah yang ada dipikiran pejabat saat ini. “Kapan mereka sempat memikirkan peningkatan PAD?” jelas Leo. Tim


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73681)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61091)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52839)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20976)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16423)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15690)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15321)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14876)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11478)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya