Sabtu, 31 Maret 2018 - 07:19:50 WIB
Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo TerciuKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 51551 kali

Baca Juga:Konsumen Kecewa Dengan Pelayanan Karyawan BAF RantauprapatCV. CGV Perbaiki Fisik Proyek Rabat Beton di MHS KetapangGelapkan Uang 14 Milyar, Ketua MISSI Diseret ke Meja HijauLanal Tarempa Lakukan Penangkapan Kepada Sejumlah Pengebom Ikan

Sidoarjo, Jaya Pos

Telah menjadi tradisi yang rutin di setiap tahunya di seluruh jajaran pemerintah baik pemerintah mulai dari pemerintah pusat dengan APBNnya yang dilaksanakan jajaran Kementerian dan lembaga pemerintah provinsi dengan APBD 1 nya Pemerintah Kabupaten atau kota dengan APBD2nya sampai yang terendah pemerintah desa dengan APBDeSnya ini semua bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam edisi kali ini tim Jaya Pos menemukan adanya kejanggalan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Dalam kegiatan ini ada sepuluh paket kegiatan yang nilainya rata rata pada kisaran 350 juta di sepuluh lokasi yang berbeda dan tersebar di beberapa kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun sepuluh desa yang jadi lokasi antara lain di Desa Klopo Sepuluh, Jenggot, Sambung Rejo, Plumbungan, Wonoplintahan, Kedungkembar, Kedungsumur dan tiga desa lainya yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dirasa janggal. Pasalnya ada beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan regulasi dan cenderung hanya menuruti kontraktor yang kalah lelang secara elektronik melalui LPSE Kab Sidoarjo, Unit Layanan Pengadaan.

Tersiarnya kabar tersebut diatas beredar laus di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinman Kabupaten Sidoarjo dan diamini beberapa kontraktor atu penyedia jasa yang mengikuti lelang di Unit Layanan Pengadaan yang melelangkan semua kegitan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, semua layanan lelang pengadaan barang dan jasa baik di lingkungan dinas lembaga dan BUMD lainya wajib diselenggarakan lewat lembaga ini. “Ini mutlak hukumnya” tegas salah seorang kontraktor yang tidak mau namanya dikorankan.

Menurut salah satu kontraktor ada dua paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (Perkimsi) setelah lelang selesai dan masa sanggah telah berlalu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat sanggahan dari salah satu kontraktor yang kalah dalam lelang dan melayangkan surat sanggah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo yaitu Sambungrejo dan Wonoplintahan.

Atas kejadian tersebut Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat), Kamis (29/3) saat ditemui di kantornya mengatakan, “Memang benar kewenangan penentuan pemenang penyedia jasa perlu persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitment) akan tetapi kewenangan penentuan pemenang yang telah melalui tahap evaluasi baik administrasi maupun verifikasi kelengkapan tenaga ahli kelengkapan alat dan lain sebagainya adalah kewenangan pejabat ULP.

Jadi apabila ada sanggahan proses lelang yang dirasa curang dan atau menyimpang maka jadi kewenagan pejabat ULP dan apabila disanggah ke dinas berarti penyanggah sama sekali tidak mengerti regulasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik apalagi masa sanggah telah lewat,” tegas Ir Didik Wahono SH Msi.

Lebih jauh Bung Didik mengatakan bahwa perencanaan di dinas ini juga terindikasi copy paste terbukti baik gambar maupun RAB dan BOQ serta HPS dari PPK. amburadul (Zein)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II