Rabu, 08 Agustus 2012 - 07:37:46 WIB
Negara Dirugikan Triliunan Rupiah KPK Selidiki Korupsi Retribusi Lahan di PIKKategori: Jakarta - Dibaca: 553 kali

Baca Juga:Konsumen Kecewa Dengan Pelayanan Karyawan BAF RantauprapatCV. CGV Perbaiki Fisik Proyek Rabat Beton di MHS KetapangGelapkan Uang 14 Milyar, Ketua MISSI Diseret ke Meja HijauLanal Tarempa Lakukan Penangkapan Kepada Sejumlah Pengebom Ikan

Jakarta, Jaya Pos

Mega skandal perampokan tanah negara di Pantai Indah Kapuk (PIK) oleh pengembang PT Mandara Permai (MP) yang dilaporkan Forum Masyarakat Anti Korupsi Nusantara (FORMANTARA) bersama LSM Peduli Pejuang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu, tampaknya akan segera diselidiki. Pasalnya, selain perampokan tanah negara, kerjasama pengelolaan lahan bersama antara PT MP bersama Pemprov DKI Jakarta, laporan tersebut juga mengungkap dugaan manipulasi retribusi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Sesuai Release yang diterima Redaksi Jaya Pos, baru lalu, Ketua Umum FORMANTARA, Ucok Sitorus, mengatakan, KPK sudah memberikan tanggapan atas pengaduan yang dilakukan pihaknya melalui surat KPK No R-2340/40-43/06/2012. “Dalam surat tersebut, KPK menyatakan kalau pengaduan yang disampaikan secara langsung sudah menjadi bahan koordinasi dan supervise oleh Bidang Penindakan. “Artinya, KPK sudah mulai mengambil langkah penyelidikan,” ujarnya.

Dalam laporannya, FORMANTARA menyebutkan, kronologis dan modus operandi yang dilakukan kedua belah pihak dalam upaya perampokan tanah negara melalui ruislag (tukar guling) fiktif dan manipulasi retribusi pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Mandara Permai, hingga berakibat terhadap penerimaan negara yang tidak sesuai dengan tarif yang diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 1985 tentang Pelayanan Bidang Pembangunan.

Menurut Ucok, kasus ini bermula saat adanya rekayasa dengan keluarnya Hak Guna Bangunan (HGB) No 3515 sisa di Kapuk Muara pada tahun 1997 melalui penerbitan SK No 3/HGB/BPN/1997 dan SK No 4/HGB/BPN/1997. HGB itu diterbitkan di atas tanah negara bekas eigendom atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie. SK tersebut dibuat berdasarkan SK Pelepasan Hutan Konvensi yang notabene milik negara dari Departemen Kehutanan pada tanggal 16 Desember 1997.

Dalam kesepakatan ruilslag itu, Dephut melepaskan hak kepemilikan atas hutan Angke Kapuk kepada Mandara Permai. Sebagai gantinya, perusahaan tersebut harus menyerahkan lahan untuk dijadikan kawasan hutan kepada Dephut, namun hingga kini hal tersebut tidak pernah terealisasi alias fiktif.

Anehnya lagi, SK BPN sudah lebih dahulu terbit dari SK Menteri Kehutanan. Bahkan, dalam peta status tanah tahun 1985, HGB dimaksud tidak tercantum dalam peta dan telah dikeluarkan oleh BPN. Selain itu, penerbitan HGB 3515 jelas cacat administrasi karena tidak mencantumkan surat ukur. Itu jelas merupakan produk rekayasa karena sejatinya kawasan PIK masuk kawasan Hutan Angke Kapuk yang berstatus tanah milik negara.

Ironisnya, jauh sebelum terbitnya HGB itu, yakni pada 1994, kawasan hutan Angke Kapuk telah dilepas ke pengembang. Kala itu, penyerahan lahan hutan kepada pengembang PIK diteken Menteri Kehutanan dan Gubernur DKI.

“Mega skandal ini sangat kasat mata karena riwayat tanah tidak benar dan hak-hak orang yang ada di tanah tersebut tidak dihormati. Dalam hal ini, 86 Ha diantaranya adalah tanah garapan Kapten (Purn) Niing bin Sanip CS dengan ijin garap tanah negara yang diterbitkan oleh Walikota Jakarta Utara No 147/AV-2/B/78, tanggal 7 April 1978, yang hingga kini belum pernah mendapat pembebasan atas hak garapnya,” kata Silalahi, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, dalam pelepasan tanah tersebut, pengembang mendapat kemudahan mencicil retribusi senilai lebih dari Rp 200 miliar dan baru lunas tahun 2012. Intinya, PIK memanfaatkan kawasan hutan Angke seluas 827,18 hektare.

Sementara itu Aris Adnan menambahkan, dalam kasus tersebut, pengembang PT Mandara Permai juga tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Pihaknya meyakini banyak pejabat yang terlibat, terutama pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat Pemprov DKI Jakarta, dan pihak PT Mandara Permai sendiri.  

Namun yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Hal ini terlihat dari rekomendasi DPRD DKI Jakarta pada tanggal 18 November 2008, melalui surat pimpinan DPRD DKI No 1313/-073.6 yang berkesimpulan bahwa pengaduan Niing Bin Sanip Cs benar adanya dan tidak merupakan rekayasa. Dan meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat memerintahkan kepada PT MP untuk segera membayar uang ganti rugi atas hak sebagai penggarap sesuai kesepakatan bersama.Pht


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33091)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13842)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018