Selasa, 20 Maret 2018 - 07:03:25 WIB
Bupati Minta Sekolah Mengelola BOS Sebaik mungkinKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 258 kali

Baca Juga:Disperindag Natuna Perkenalkan Produk Unggulan di Berbagai PameranBupati Tutup Mata, PPK DAK Dinas Dikpora Bantaeng Tidak Punya Sertifikat TeknisPemkab Waykanan Dan Bukit Asam Teken MoU CSR Bantu Biaya SekolahKewenangan RW dan RT Kelurahan Sei Lekop Meresahkan Masyarakat Setempat

Kuala Kurun, Jaya Pos

Dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pihak sekolah diminta agar mengelola dana Bantuan Opera­sional Sekolah (BOS) sebaik mungkin. Sebab sejak 2018 pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS, menjadi bagian dari LKPD.

Hal itu disampaikan Bupati Gunung Mas Arton S Dohong dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi hasil Konkernas PGRI Ke V di Batam dan tindak lanjut hasil Konpercab Ke I PGRI Kabupaten Gunung Mas, di Gedung Damang Batu, Kuala Kurun, Selasa (21/2) lalu.

“Mulai dari tahun 2018, dana BOS menjadi bagian dari pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Kalau pengelolaan dana BOS tidak baik, maka dia akan mempe­ngaruhi opini terhadap pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas. Oleh sebab itu saya minta agar dalam pengelolaan dana BOS, sebaik mungkin,” himbau pria yang akrab dipanggil Arton ini.

Arton mengatakan, salah satu sekolah beberapa waktu lalu yang mendapat temuan BPK, karena belum melaporkan penggunaan dana BOS adalah SDN Tumbang Tambirah. Terkait hal itu, dia menyebut telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan agar membantu sekolah tersebut membuat laporan. “Ingat! kalau ada kepala sekolah yang bermasalah terkait dengan pelaporan, penggunaan dana BOS itu akan menjadi catatan. Saya tidak ingin dana BOS itu mempengaruhi opini WTP. Karena pelaporan dana BOS itu tidak dapat terpisahkan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah,” kelas­nya.

Menurut Arton, meraih opini WTP itu tidak mudah, dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Oleh sebab itu dia meminta pihak sekolah mendukung pemda, mempertahankan opini WTP yang diaraih pada 2017 lalu. “Tapi, kalau ada yang mau nakal-nakal, sulit, ingat laporan dana BOS ini merupakan lampiran. Kalau diperiksa BPK, ternyata ada yang melakukan pelanggaran, maka penggunaan dana BOS yang tidak sesuai perencanaan itu akan disuruh oleh BPK untuk mengembalikan. Kalau dia tidak bisa mengembalikan, maka itukan menjadi catatan. Selama 60 hari tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi ranah aparat penegak hukum,” papar Arton.

Sebagaimana diketahui, opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni, kesesua­an dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundangan-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73680)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61091)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52839)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20976)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16423)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15690)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15321)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14876)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11478)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya