Senin, 06 Agustus 2012 - 21:24:22 WIB
Bupati Tutup Mata, PPK DAK Dinas Dikpora Bantaeng Tidak Punya Sertifikat TeknisKategori: Sulawesi Selatan - Dibaca: 306 kali

Baca Juga:Pemkab Waykanan Dan Bukit Asam Teken MoU CSR Bantu Biaya SekolahKewenangan RW dan RT Kelurahan Sei Lekop Meresahkan Masyarakat SetempatSDN 21 Desa Parit Keladi Direhab TotalPT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan Haram

Bantaeng, Jaya Pos

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun penetapan Kepala Seksi Sarana

Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Bantaeng, Muslimin SSos sebagai PPK untuk kegiatan Dana Lokasi Kusus (DAK) tahun 2012 untuk rehabilitasi berat, sedang dan bangunan baru gedung perpustakaan SD, SMP yang diduga tidak memiliki sertifikat dan tidak menpunyai pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.                                                                                                                                                                  

Menurut Sekjen LSM Kibar, Yamin saat dihubungi Jaya Pos mengatakan bahwa semua sudah diatur dalam Perpres No 54, dimana setiap pengadaan barang dan jasa secara swakelola harus mengikuti peraturan dan tidak boleh keluar dari rel.

Adapun poin 2 yang harus diperhatikan ada pada Bab 3 Pasal 7 ayat (2) dan selanjutnya khusus untuk PPK harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2) huruf (a) sampai (g) yang menyatakan bahwa PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Ketika Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memperhatikan peraturan ini maka dugaan sangat kuat ada unsur kesengajaan menempatkan orang yang bukan ahlinya, sehingga  mudah untuk melakukan korupsi dan apapun yang menyangkut kebijakan.

Dengan begitu, keluarga bupati, termasuk tim sukses bupati tetap saja direlisasikan walaupun pekerjaannya tidak sesuai Rencana Biaya Anggaran (RAB) maupun juknis yang berlaku.

Untuk itu, masyarakat meminta agar Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdulah jangan tutup mata dalam hal ini jika ingin pemerintahan yang dipimpinnya bersih dari KKN. “Segeralah mempertimbangkan jabatan PPK, dan Kepala Seksi Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah Bantaeng diminta agar segera copot,” kata sumber.

Saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya, Kepala Seksi Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdas) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengaku pernah mengikuti pelatihan sebanyak 2 kali dan mendapatkan piagam bukan sertifikat. “Mengenai jabatan selaku PPK, itu kebijakan dari atas,” katanya. JK


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33091)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13842)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018