Rabu, 01 Agustus 2012 - 07:21:33 WIB
Camat Tanggulangin Pungli Terkait PronaKategori: Jawa Timur - Dibaca: 449 kali

Baca Juga:KPK Ditantang Segera Tangkap BonaranSMKN 9 Surabaya Cetak Siswa Berbakat Seni dan Budaya BangsaDinas Parawisata Kab Pandeglang Segera Ambil Sikap Pencairan Dana PNPM-MP Caringin Diduga BermasalahPemkot Bandung Belum Terbitkan Izin SOR Arcamanik, Proyek 86 M Sudah Dilelang

Sidoarjo, Jaya Pos

Gencarnya program nasional (prona) yang dilaksanakan oleh BPN Kab Sidoarjo, ternyata membawa berkah tersendiri bagi camat–camat di wilayah ini. Setidaknya, inilah realita sosial yang terjadi di Sidoarjo, salah satunya adalah Kecamatan Tanggulangin. Di wilayah ini, ada tiga desa yang menjadi sasaran program prona yaitu Desa Kalisampurno,  Penatarsewu, dan Kedungbanteng. Dari ketiga desa tersebut, jumlah peserta prona sebanyak 1.200 orang yang dikenakan pungutan rata-rata Rp 430 ribu sampai Rp 490 ribu, ini tidak disertai dengan proses baliknama. Artinya, peserta program yang telah memiliki hak tanah atas namanya sendiri.

Dalam keteranganya kepada Jaya Pos, pihak BPN Sidoarjo mengutarakan bahwa yang menjadi tanggung jawab BPN Sidoarjo antara lain (1) penyuluhan/sosialisasi,

(2) pengadaan dan penyediaan blangko permohonan

(3), pendaftaran

(4), pengukuran bidang tanah,

(5) penggambaran dan pemetaan,

(6) pengumuman,

(7) penerbitan sertifikat, dan

(8) penyerahan sertipikat.

Dan yang menjadi tanggung jawab peserta program adalah melengkapi persyaratan administrasi/salah satunya membuat daftar riwayat tanah. Untuk ini, diperlukan keterangan dari desa dan dilegalisasi oleh camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dari sinilah pungli ini bermula.

Menurut keterangan yang diterima Jaya Pos yang melakukan konfirmasi terkait  pungli dalam pembuatan daftar riwayat tanah, para perangkat desa peserta program juga panitia/pokmas desa–desa mengungkapkan, Camat Tanggulangin, Totok tidak mau menandatangani daftar riwayat tanah yang telah dibuat oleh desa apabila  tidak memberikan  uang sebesar Rp 150 ribu baik yang diajukan secara kolektif maupun perorangan.

Apabila peserta program prona mengajukan sendri maka dari pihak desa telah memberitahu kepada peserta tentang tata cara dalam meminta tanda tangan camat  untuk pembuatan daftar riwayat tanah yaitu memberikan uang sebesar Rp 150 ribu.

Jadi, bila di Kecamatan Tanggulangin terdapat tiga desa yang menjadi peserta program prona maka ada 1.200 peserta yang dikenakan pungutan Rp 150 ribu. “Apabila dikalikan nominal pungutan dan banyaknya peserta akan diperoleh jumlah hingga seratus delapan juta rupiah. Inilah yang diduga diperoleh Camat Tanggulangin untuk pembuatan daftar riwayat tanah bagi ketiga desa tersebut,” katanya.

Terkait hal ini, Camat Tanggulangin, Totok yang hendak dikonfirmasi di kantor kecamatan sedang tidak ada di tempat. Sesuai informasi yang diperoleh camat sedang sakit.

nehnya, sekcam terkesan menghindar menemui wartawan yang hendak konfirmasi terkait program ini. Sementara Kasi Pemerintahan yang ditemui tidak mau memberikan keterangan dengan alasan takut salah penyampaian informasi. Zein


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51549)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II