Rabu, 01 Agustus 2012 - 06:49:20 WIB
Disdikpora Cimahi Alokasikan Dana Rp 2,4 MiliarKategori: Jawa Barat - Dibaca: 465 kali

Baca Juga:Manajemen SMKN 53 Jakarta Gelar Tatap Muka Dengan Orang Tua SiswaWisata Budaya Sianjur Mula-Mula Pusuk Buhit SamosirPasca Ramadhan Samsat Jaksel Berikan Pelayanan MaksimalWalikota Sibolga Dalang Pengemplangan Solar Ilegal

Cimahi, Jaya Pos

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas baru (RKB) di 19 sekolah, baik negeri maupun swasta di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, SMKN 2 Kota Cimahi mendapatkan alokasi terbanyak yaitu 7 RKB.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Cimahi, Drs Guntur Priyambada di ruang kerjanya, belum lama ini. Dijelaskannya, dari dana sebesar itu, Disdik Kota Cimahi menyubsidi anggaran sekitar Rp 570 juta untuk seluruh RKB.

“Karena anggaran dari pemerintah pusat hanya Rp 100 juta per RKB, kekurangannya kita tutupi masing-masing RKB sekitar Rp 30 juta,” katanya.

Disebutkan, di Kota Cimahi terdapat tiga SMK negeri dan 16 SMK swasta yang perlu mendapat suntikan bantuan. Selebihnya sekitar 24 sekolah lain masih dalam tahap pemantauan. “Inginnya sih langsung mendapat bantuan. Tapi karena keterbatasan anggaran jadi kita prioritaskan dulu yang memang harus dikerjakan,” ujar Guntur.

Lebih jauh, Guntur menerangkan, setiap sekolah harus turut memelihara aset prasarana dan sarana serta fasilitas sekolah agar tidak cepat rusak, terutama bagi sekolah-sekolah yang telah menerima bantuan dari pemerintah. Ia mengatakan, jumlah bantuan untuk prasarana dan sarana di Kota Cimahi berasal dari tiga sumber yaitu APBN, APBD Jabar, dan APBD Kota Cimahi.

Sedangkan jumlah sekolah yang mendapat bantuan sebanyak 10-12 sekolah per tahunnya dengan jumlah bantuan terbesar terserap oleh sekolah-sekolah swasta yaitu hampir 60 persen. Hal ini terjadi karena sekolah negeri di Kota Cimahi relatif masih memiliki fasilitas memadai.

“Pada umumnya, bantuan tersebut digunakan untuk RKB maupun rehabilitasi ruang kelas karena untuk memenuhi kebutuhan daya tampung siswa. Meski demikian, pada umumnya juga sekolah-sekolah swasta terkendala dengan keterbatasan lahan dan jumlah siswa. Sebab jumlah siswa juga menjadi pertimbangan untuk menentukan bantuan ruang kelas baru,” papar Guntur.

Untuk pembuatan RKB, lanjutnya, Cimahi sebenarnya sering mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Namun, pagu anggaran yang hanya sekitar Rp 100 juta per lokal, tidak mencukupi. Sebab, katanya, pengembangan RKB vertikal membutuhkan sekitar Rp 130 juta per lokal.

Kondisi tersebut, kata Guntur, mengharuskan Pemkot Cimahi mengeluarkan dana pendamping untuk menutupi kekurangannya. “Jadi untuk tiap lokal RKB vertikal, harus ada tambahan sekitar Rp 50 juta dari APBD Kota Cimahi. Sementara anggarannya terbatas,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan kucuran dana tersebut, kualitas sekolah menengah di Cimahi akan meningkat. Baik dari sarana dan pra sarana sehingga bisa mengatrol kemampuan akademis siswa. Posma


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51549)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14130)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II