Senin, 30 Juli 2012 - 07:11:42 WIB
Developer Perumahan Ciptaningati Bohongi KonsumenKategori: Jawa Timur - Dibaca: 535 kali

Baca Juga:Di Bulan Ramadhan 2 Lokalisasi Tetap BeroperasiKPK Diminta Usut Dana Bansos RKB Di Disdik Kabupaten SimalungunOknum Dishub Lampura Diduga Selewengkan Dana Retribusi Terminal Tipe A Simpang PropauJembatan Punggur Besar Putus PU Bina Marga Kubu Raya Tutup Mata

Sidoarjo, Jaya Pos

Perlunya perumahan yang layak bagi masyarakat Sidoarjo dewasa ini semakin  mendesak untuk direalisasikan  guna menjamin tersedianya perumahan yang layak. Terkait hal ini, berbagai kemudahan perizinan diberikan oleh Pemkab Sidoarjo demi terpenuhinya kawasan perumahan yang terjangkau dan layak huni.

Dari banyaknya pengembang perumahan yang ada di Sidoarjo, salah satunya adalah PT Guna Bangun Perkasa yang beralamat di Jl Ksatrian Kecamatan  Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan Direktur Utama Ali yang membangun perumahan  dengan berbagai type yang market pasarnya untuk kelas menegah ke atas  dan dalam brosur yang dikeluarkan oleh developer disebutkan berbagai fasilitas serta  bestek/spektek yang akan diberikan kepada konsumen dari sebagian yang telah dibayar dan apa yang kelak akan dibayar oleh konsumen.

Di antara yang tertera dalam brosur penawaran antara lain adalah tentang spesifikasi  rangka atap yang akan diterima oleh konsumen/pembeli perumahan, jelas disebutkan memakai spek galvalum. Akan tetapi, rupanya pihak developer PT Guna Bangun Perkasa mensiasati spek ini dan menggantinya dengan rangka atap yang terbuat dari galvalis dengan tujuan agar perusahaan mendapat untung yang berlebih, ini jelas telah membodohi dan merugikan konsumen.

Menurut   LSM  Komnas, Suryanto, apa yang dilakukan oleh developer terindikasi merlanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang RI No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 134 yang berbunyi: setiap orang dilarang menyelenggarakan perumahan yang tidak sesuai dengan persyaratan, kriteria, spesifikasi teknis, utilitas umum seperti yang telah dijanjikan, hal ini diancam dengan hukuman (1)  pidana berupa denda sebesar 5 milyar (2) membangun kembali sesuai yang dijanjikan.

Dan, dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di dalam pasal  62  tegas menyebutkan: terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana dinyatakan dalam label/keterangan, bila hal itu dilakukan developer juga dapat dipidana 2 tahun dan denda 2 milyar rupiah.

Atas terjadinya kecurangan yang dilakukan developer ini, Aliansi LSM Sidoarjo telah berkirim surat kepada developer yang bersangkutan dan mengadukan hal ini kepada aparat hukum dengan tujuan agar dapat ditindaklanjutri sesuai dengan hukum dan perundang–undangan yang berlaku.

Sementara dari pihak PT Guna Bangun Perkasa melalui Direktur Utamanya, Ali  saat disambangi Jaya Pos di kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Menurut satpam yamng sedang berjaga, Ali sedang ada meeting. Ketika dihugungi melalui telepon selulernya, juga tidak diangkat.Zein


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51550)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II