Sabtu, 28 Juli 2012 - 07:30:24 WIB
Potret Pendidikan Kota Bandung Makin SuramKategori: Pendidikan - Dibaca: 536 kali

Baca Juga:Kader Banteng Disetrum Kasus Korupsi ListrikOknum Eksekutif Berusaha Obok-obok DPRD Tapanuli TengahPemilik PT. Christalenta Utama KaburDana APBN 6,8 M , DPP LAPPAN Akan Laporkan Distan Kab Bantaeng ke KPK


Bandung, Jaya Pos

Potret pendidikan kita masih berbingkai kotor. Wajahnya pun se­lalu suram dan terkesan liar. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat SD sampai tingkat tinggi selalu diwarnai gra­tifikasi.

Musim penerimaan murid baru identik dengan musim korupsi. Padahal, dalam undang-undang yang dibuat para wakil rakyat di DPR mengamanatkan program wajib belajar  9 tahun, bebas biaya alias gratis. Bahkan kini sedang dikampanyekan program wajib belajar 12 tahun.

Maknanya, bukan semata soal gratisnya, tetapi wajib belajarnya. Di negara kita, nyatanya anak pintar yang tak punya duit, banyak yang tak bisa melanjutkan sekolahnya. Fenomena ini bu­kan hanya memprihatinkan, te­tapi juga bertolak-belakang de­ngan program wajib belajar itu sen­diri.

Di Kota Bandung, nampaknya belum pernah terbentuk posko atau lembaga yang bersedia menampung pengaduan penerimaan murid baru, baik untuk ajaran 2012/2013, maupun di tahun ajaran sebelumnya. Karena itu, penyelewengan dalam PPDB bagi sekolah di kota kembang ini dirasakan semakin gila dan liar.

Pejabat Dinas Pendidikan yang terkait PPDB dan para kepala sekolah seperti di atas segalanya. Selain itu, besaran pungutan dari calon murid baru di Kota Bandung bagi jenjang SMP maupun SMA berkisar 15 juta hingga 35 juta rupiah. Bahkan me­nurut beberapa sumber, ko­non pungutan untuk masuk SMA favorit di ibukota Provinsi Jawa Barat ini, berkisar 125 juta hingga 145 juta rupiah. Dan jika waktunya semakin mepet ke waktu mulai belajar, tarif pungutan pun semakin besar. Potret wajah pendidikan di Kota Bandung benar-benar semakin kusam dan liar.

Sejumlah calon orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya, baru-baru ini pernah melakukan demonstrasi ke kantor DPRD Kota Bandung untuk menyampaikan keresahannya. Keresahan calon orang tua murid bertambah  dengan bersembunyinya semua kepala sekolah SMP, SMA dan SMK. Bahkan, Kepala Bidang SMP, Dede Amar dan Kepala Bidang SMA dan SMK Dedi Darmawan pun ikut bersembunyi.

Selama pendaftran murid baru, sejumlah pejabat di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung itu sempat tak masuk kerja lebih dari seminggu. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya teguran dari Kepala Dinas Pendidikan hasil perpanjangan, Oji Mahroji yang sudah tidak mendapat simpatik kebanyakan anak buahnya, karena diduga sembunyinya para kepala sekolah atas sebuah instruksinya dalam rangka mencari dana.

Program sekolah gratis dan wajib belajar sudah dilecehkan oleh para oknum pejabat kantor Dinas Pendidikan itu sendiri, demi memperkaya diri. Padahal, lebih dari 20% dana APBN sejak 2009 dikucurkan untuk bidang pendidikan. Namun koruptor tetap menggerogoti dana pendidikan tanpa mengenal ruang dan waktu.

“Dinas Pendidikan Kota Bandung mungkin belum merasa terpanggil untuk ikut membangun manusia Indonesia seutuhnya, untuk ikut mencerdaskan anak bangsa seperti yang diamanatkan undang-undang dalam hal wajib belajar. Ini mungkin boleh disebut sebagai pengkhianat pembangunan,” ujar salah seorang aktivis di Bandung, belum lama ini.ND


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73682)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61091)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52839)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20976)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16423)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15690)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15321)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14876)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11479)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya