Sabtu, 09 Desember 2017 - 07:24:28 WIB
Publikasi Kinerja Setda Kabupaten Bogor Semester II Tahun 2017Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 66 kali

Baca Juga:Sertijab Camat SukaresmiKades Cianaga Giat MembangunTerkait PPDB TP 2012/2013, Unit Sekolah di Kota Bekasi KewalahanKerapian Parkir Kendaraan Perlu Menjadi Perhatian

Bogor, Jaya Pos

Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bogor merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekda berfungsi 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan 4 bagian, yakni Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Bantuan Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahkan 4 bagian, yakni Bagian Perekonomian, Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Kerjasama dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 3. Asisten Administrasi yang membawahkan 3 bagian, yakni Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Organisasi.

Di Semester II Tahun 2017

A. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

Sampai dengan bulan Oktober 2017 Sekretaris Daerah telah menghasilkan 7 Peraturan Daerah, 42 Peraturan Bupati dan 440 Keputusan Bupati. Selain itu, Sekretariat Daerah juga memiliki program pembinaan hukum, antara lain dengan melaksanakan penilaian Desa Sadar Hukum. Adapun desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 ini adalah Desa Singa Baraja Kecamatan Tenjo, Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung, Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya dan Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg. Hasil penilaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kelima desa tersebut masuk kriteria sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2017, diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 4 Oktober 2017 di Gedung Sate Bandung, dan pada kesempatan tersebut Bupati Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau “Penghargaan Pembina Desa Sadar Hukum” dari Menteri Hukum dan HAM RI.

B. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Pada Tahun 2017, kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah menghasilkan 10 dokumen Kesepakatan Bersama, terdiri atas 9 dokumen kerjasama yang telah ditandatangani dan 1 draft dokumen yang belum ditandatangani. Adapun dalam kaitannya dengan fasilitasi perjanjian kerjasama antar daerah, telah dihasilkan 9 dokumen perjanjian kerjasama, dengan rincian 8 dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan 1 dokumen perjanjian kerjasama yang masih dalam pro­ses penandatanganan.
Sampai bulan November 2017 dihasilkan 18 dokumen, dengan rincian 15 dokumen sesuai dengan target dan 3 dokumen di luar target kesepakatan bersama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerjasama yang dihasilkan 22 dokumen, dengan rincian 16 dokumen dan 6 dokumen di luar target perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah direncanakan sebelumnya.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, sebagai indikator dari hasil pertemuan tersebut maka dalam Perda No 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang di dalamnya, penciri termaju antara lain terbangunnya masjid besar di setiap kecamatan (40 kecamatan). Pada tahun 2013 telah terealisasi 9 unit, dan pada tahun 2017 ini telah dialokasikan Belanja Hibah hasil usulan tahun 2016 untuk pembangunan 20 masjid besar, serta sisa­nya dalam tahun 2017 telah masuk permohonan sebanyak 11 masjid untuk dialokasikan dalam APBD tahun 2018.

Selanjutnya, pembangunan bidang keagamaan juga berkaitan dengan upaya penguatan aqidah, yakni dengan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Pada tahun ini, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Oktober 2017 bertempat di Kecamatan Jasinga dengan memperlombakan kategori: Tilawah, Tahfidz, Tafsir, Khat, Makalah ilmiah Al-Qur’an, Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an.

Event ini menghasilkan juara umum dari Kecamatan Cibinong. Seluruh peserta terbaik I hasil Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-40 Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2017 tersebut selanjutnya akan dibina oleh LPTQ Kabupaten Bogor dan dipersiapkan untuk diikutsertakan pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Untuk kategori Pesantren Salafiyah (Tradisional), juara pertama diraih Pondok Pesantren Madinatul Qur’an Desa Singasari Kecamatan Jonggol, sedangkan untuk kategori Pesantren Kholafiyah (Modern) juara pertama diraih Pondok Pesantren Sahid Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan.
Masih dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama, Sekretariat Daerah juga memfasi­litasi penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun jumlah Jamaah Haji Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 3.506 orang/jamaah.

Untuk menunjang kelancaran ibadah haji, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah memfasilitasi transportasi untuk Jamaah Haji Kabupaten Bogor berupa bus dan truk barang dari Cibinong ke embarkasi haji Bekasi dan dari debarkasi haji ke Cibinong. Bis angkutan yang disediakan 88 unit, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan.

Angkutan barang bawaan jemaah 11 unit, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan, dilengkapi dengan fasilitasi jasa porter (pengangkut barang) di embarkasi Bekasi per jemaah haji, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan.

Pada setiap jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilengkapi dengan bus cadangan dan tim storing sebagai tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci, jemaah didampingi oleh 7 orang Tim Pembimbing Haji dan 2 orang Tim Kesehatan Haji Daerah.

Selanjutnya, dalam pembangunan bidang kesehatan, pada tanggal 28 November lalu Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional, yakni Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Dr dr Nila Farid Moeloek SpM(K) atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten Sehat tahun 2017 untuk klasifikasi pembinaan.

Penghargaan ini merupakan kenaikan peringkat dari penghargaan yang diterima pada tahun 2015, yakni Swasti Saba Padapa. Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda didasarkan atas penilaian terhadap 4 tatanan, yaitu pertama, tatanan kawasan pemukiman sehat, sarana dan prasarana umum yang diw­akili oleh rumah sehat di Kampung Cibitung, Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya.

Kedua, tatanan kawasan pariwisata sehat yang diwakili oleh Highland Park Resort di Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari serta Kampung Budaya di Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari. Ketiga tatanan ketahanan pangan dan gizi yang diwakili kawasan pertanian di Kampung Cibitung Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya serta keempat tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri yang direpresentasikan oleh Posyandu Kemuning di Kampung Cibitung Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya.

D. Pelayanan Administratif dan Pembinaan ASN di Lingkungan Pemkab

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan sejalan dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dikembangkan aplikasi S-MailS, yakni sistem manajemen surat menyurat berbasis email yang dilengkapi dengan fitur kemudahan pencarian informasi disposisi surat, penjadwalan kegiatan pimpinan dan fitur lainnya yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile. Fungsinya membantu pengelola untuk melaksanakan tindak lanjut disposisi pimpinan sesegera mungkin, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan lebih efektif dan efisen.

E. Pengadaan Barang dan Jasa

Secara kelembagaan, pelela­ngan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor semula dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk pada tahun 2009 dengan kedudukan ad hoc pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan sebagai Kepala ULP. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, sejak tahun 2009, ULP Kabupaten Bogor mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Layanan Pengadaan, namun pada tahun 2011 LPSE Kabupaten Bogor dikelola secara tersendiri oleh Seksi Telematika Diskominfo.

Pada Januari 2013, ULP Kabupaten Bogor berubah menjadi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No 13 tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa KLPBJ Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, sejalan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dan Perda No 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah, dimana dalam Perbup No 3 tahun 2017 Kepala ULP secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2017 hingga 20 November 2017, total permohonan pelelangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 995 kegiatan dari 29 SKPD dengan pagu anggaran Rp 1.501.425.292.009. (Adv/BL)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10070)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1854)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1692)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1116)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (847)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (540)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030