Senin, 23 Juli 2012 - 14:26:12 WIB
Terkait Kontrak Freeport, SBY dan Menteri ESDM Digugat Rp 70 TriliunKategori: Jakarta - Dibaca: 638 kali

Baca Juga:Rehab DAK SDN 095205 Nagori Parbalogan Terkatung-katung, Siswa-siswi Belajar di Luar Ruang KelasRakyat Mosi Tidak Percaya Kantor DPRD Tapteng DisegelStok Daya Listrik PLN Ranting Baturaja OKU Cukup Bahkan LebihDishub Kab Natuna Bakal Buka Dua Trayek Baru

Jakarta, Jaya Pos
   

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan diri Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, PT. Freeport Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp. 70 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun gugatan tersebut, sudah masuk dalam tahap kesimpulan.
   

Menurut kuasa hukum tergugat Hendry David Oliver Sitorus, para tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait dengan penandatanganan kontrak karya, antara pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM dengan Freeport yang hanya membayar satu persen dari harga jual emas maupun perak yang berlaku dipasaran.
   

Selanjutnya menurut penggugat, Presiden SBY dan DPR tidak melakukan kewajibannya dalam hak-hak menguasai negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21-22/PUU-V/2007. Disamping itu, tergugat Kementrian ESDM dan PT. Freeport dinilai melanggar PP No. 45/2003, tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian ESDM, yakni emas 3,75%, dan perak 3,25% per Kg, dari hasil penjualan.
   

Untuk itu penggugat meminta kepada Majelis Hakim pimpinan Suko Harsono, agar memerintahkan Menteri ESDM menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan yang terkait kontrak karya Aquo secara penuh, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap.
   

Sedangkan Rawan MS MS, dkk selaku kuasa hukum Presiden SBY, dalam eksepsinya menyatakan, penggugat tidak mempunyai Persona Standi in Justice dalam mengajukan gugatan melalui mekanisme Hak Gugat Organisasi (Legal Standing).

Untuk itu ia meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. RS


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73794)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61092)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52840)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20981)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16424)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15693)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15323)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14889)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11494)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya