Kamis, 23 November 2017 - 09:06:37 WIB
Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 1758 kali

Baca Juga:Grand Final Futsal Nabaja CUP III 2012 , Minggu 22 Juli 2012Grand Final Futsal Nabaja CUP III 2012 , Minggu 22 Juli 2012Grand Final Futsal Nabaja CUP III 2012 , Minggu 22 Juli 2012Grand Final Futsal Nabaja CUP III 2012 , Minggu 22 Juli 2012

Depok, Jaya Pos

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Provinsi Jawa Barat, belum lama ini me­nyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2018 dalam Sidang Paripurna di ruang paripurna gedung dewan, Kompleks GDC Kota Kembang Kota Depok.

Nota keuangan tersebut disampaikan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, yang dalam paparannya menjelaskan bahwa APBD Kota Depok tahun 2018 akan dipergunakan untuk 14 prioritas.

Ke 14 prioritas tersebut adalah infrastruktur layanan dasar pemukiman, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan ka­pasitas koperasi, KUMKM, dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kepariwisataan dengan tersedianya sarana dan prasarana memadai, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kualitas ketahanan keluarga, optimalisasi peran RW serta posyandu, pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, penanganan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah dan peningkatan kemudahan akses dalam membaca bagi masyarakat

Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Kota Depok pun memberikan tanggapannya melalui pandangan umum fraksi-fraksi, diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, dan Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB).

Fraksi PDIP Perjuangan yang naskah pandangan umumnya dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Agustina Simanjuntak, menyoroti tentang target pendapatan daerah sebesar Rp2.369.913.435.203,07, yang mengalami penurunan Rp123.927.632.329,85 dari pendapatan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.493.841.067.532,92 atau turun sebesar 4,97 persen.

Sedangkan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.020.881.182.802,50, dana perimbangan sebesar Rp982.537.456.419,53, serta pendapatan daerah yang sah sebesar Rp366.494.795.981,04.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 direncanakan mengalami kenaikan. Hal ini berdasarkan pada realisasi beberapa pajak dan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Untuk pos anggaran belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2018 diusulkan sebesar Rp2.802.383.443.925,67, yang berarti terjadi penurunan sebesar Rp154.460.887.948,25 atau 5,22%.

Fraksi PDIP berharap dengan anggaran tersebut bisa dioptimalkan dengan baik dan terukur capaiannya, sehingga arah pembangunan Kota Depok menjadi lebih berkembang dan massif.

Terkait 14 program prioritas, Fraksi PDIP menyampaikan harapannya agar Pemkot Depok bisa memaksimalkannya. Fraksi ini menilai ada beberapa program yang belum optimal dalam realisasinya, seperti : pengembangan potensi pariwisata yang masih lemah dalam target pencapaiannya hanya 0,03% (berdasarkan catatan APBD tahun 2016), belum tertanganinya kemacetan secara optimal dan penanganan banjir baru mencapai 3%, serta penambahan ruang terbuka hijau yang baru 2%.

Fraksi PAN dalam pandangan umumnya dibacakan Lahmudin Abdullah SKom menuturkan bahwa fraksinya mendorong OPD terkait lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 33 Tahun 2017 bahwa penetapan target pajak daerah dan retribusi harus didasarkan pada data potensi pajak. Serta perlu memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dana perimbangan dalam struktur RAPBD 2018 masih menjadi target pendapatan yang dominan, yaitu sebesar Rp982.537.456.419,53 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp366.494.795.981,04. Karena itu, Fraksi PAN menyampaikan kepada pemerintah kota, khususnya OPD terkait agar memiliki dan menggunakan strategi terbaik agar target tersebut bisa tercapai.

Sementara Fraksi RNB yang pandangan umumnya dibacakan anggota Nurjaman SH menyampaikan bahwa fraksinya mendukung efisiensi anggaran di beberapa pos anggaran kegiatan pada TA 2018, juga menuntut transparansi terhadap aliran dana pada anggaran yang dibelanjakan. Di sisi lain, Fraksi RNB juga mendorong pemerintah untuk dapat terus meningkatkan target PAD.

Fraksi RNB berharap pemerintah dapat mendongkrak pendapatan daerah di Kota Depok dengan melihat sektor-sektor ekonomi mana yang masih berpotensi sekaligus melanjutkan segala bentuk bantuan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah, serta pembinaan yang bersifat mampu menggerakkan perekonomian rakyat sehingga pada muaranya adalah menyejahterakan masyarakat Kota Depok.

Selanjutnya Fraksi RNB mendukung pemerintah untuk terus mengupayakan agar anggaran-anggaran yang belum masuk ke APBD Kota Depok tahun 2018, baik itu dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, serta bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan lain-lainnya, se­hingga postur APBD Kota Depok tahun 2018 bisa mencapai Rp3 triliun.(Adv)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (57489)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50768)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14053)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13535)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13201)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12484)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8525)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7347)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6461)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6265)
Bedah JayaposKadis PU Bina Marga Pasuruan Tantang Wartawan ke Lokasi ProyekPasuruan, Jaya Pos Setelah diberitakan beberapa waktu lalu terkait dugaan adanya pekerjaan peningkatan jalan ...


Diduga Libatkan Oknum Dewan, Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana PokirBPN Labuhanbatu Diduga Ada Main Dengan PT. CSR, Terkait Luas ArealDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark Up (Bagian 2)Lanjutan Peningkatan Jalan Jatake -Binong Diduga Beraroma KorupsiBelum Setahun, Jalan Tewah-Tumbang Miri Senilai 80 Miliar Sudah Rusak ParahKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutDiduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota Manado
Laporan KhususGubernur Olly Dondokambey Menyerahkan DIPA dan Dana Transfer ke Daerah Serta Dana DesaManado, Jaya Pos Bertempat di Auditorium Mapalus (13/12/2018), Gubernur Sulawesi, Utara Olly Dondokambey ...


Jalan Rusak Akibat Proyek Tol Sudah Mulus KembaliPerayaan Natal Bersama Oleh Gereja-Gereja Tambusai Utara-RohulDi HUT Ke-44 Semen Baturaja Semakin Peduli Lingkungan Kumpulan Silahi Sabungan Rayakan Ulang Tahun Ke 24 Kodam IV Diponegoro Kembali Sapu Bersih Juara Dalam TMMD ke 103 Tahun 2018Desa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanAPBD Tanah Datar 2019 Disepakati