Kamis, 14 Juni 2012 - 06:34:55 WIB
Dugaan Mark-up gedung VIP, Pejabat Dishub Riau Saling Lempar Tangung jawab Kategori: Riau - Dibaca: 378 kali

Baca Juga:SMAN 1 Margaasih Sekolah Rintisan BerprestasiUpaya BLH di Hari Lingkungan Hidup SeduniaTimbangan PT Inti Indosawit Subur Diduga Tidak Lakukan Tera Ulang Secara BerkalaHindari Praktek Ilegal, Dinkes Kalbar Perketat Perizinan Perusahaan Berbasis Farmasi

Pekanbaru, Jaya Pos

Sejumlah pejabat didinas pehubungan Riau saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai adanya indikasi mark-up atau pengelembungan anggaran biaya pembangunan gedung VIP bangdara sultan syarip Qasim pekanbaru.

Salah satu contoh adalah Afrizal, pada tahun 2011 lalu, ia menjabat sebagai kepala bidang perhubungan udara didinas perhubungan provinsi Riau. Setelah pemerintah Riau melakukan mutasi jabatan terhadap sejumlah pejabat baru-baru ini,  jabatan Afrizal kini   sebagai sekretaris didinas perhubungan tersebut.

Anehnya sebagai kepala Bidang diperhungan udara Afrizal  mengaku tidak mengetahui mengenai proyek pembangunan gedung VIP itu. Hal itu dikantakan Afrizal kepada jayapos ketika di knfirmasi dikantornya selasa (12/6/12) lalu. “saya tidak mngetahui mengenai pekerjaan ini, sebab bukan saya yang mengerjakan , melainkan secretariat pada tahun 2011, yang waktu itu dijabat oleh  Syarifudin. Semestinya  pekejaan itu memang harus dibidang  saya yang mengerjakan   sebab menyangkut teknis, tapi  saya juga tidak tahu mengapa perkerjaan itu dilaksanakan oleh sekretriat dinas pehubungan, jadi kalau ditanya kesaya, saya malah gak tauhu, apalagi mengenai mark-up.” ujar Afizal       

Ditempat terpisah usai melakukan konfirmasi dengan sekretaris dishub, Afizal , jaya pos mencoba konfirmasi dengan  Edi Sukiatnadi, kabit perhubungan udara saat ini.

Malah jaya pos justru mendapatakan jawaban yang lebih mengejutkan, Edi lebih memilih menghindar dari pertanyaan jaya pos, melalui salah stafyan  Edi mengatakan tidak berkompoten memberikan penjelasan.  “Bapak katanaya tidak berkompeten menjawab masalah itu (pembangunan VIP)" ujar stafnya itu kepada jaya pos.

“Sebagai pejabat  harus bisa koperatif dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pers  menyangkut penggunaan uang rakyat bukan malah menghidar, seperti  orang tidak berpendidikan, kalau dia menghindar seperti itu akan membentuk oponi yang tidak baik ditengah masyarakat, sebaiknya pejabat pengecut seperti itu harus di paluasi” ujar Rahmat, S.si salah seorang aktivis saat dimintai komentarnya.

Sikap para pejabat dinas perhubungan itu, semakian menguatkan opini masyarakat  Adanya dugaan Mark-up  persekongkolan dan KKN dalam pelaksanaan  pembangunan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam tulisan adisi lalu di media ini, pembangunan proyek ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 lal, dengan nilai kontrak sebesar Rp 6,7 miliar  pada APBD murni, polume  pekerjaan fisik hanya 75  artinya perkerjaan belum siap hanya 25 persen.

Kemudian APBD perubahan tahun 2011  dianggarkan kembali  sebesar Rp 2,4 miliar. Jadi total keseluruhan anggaran pada tahun 2011 APBD murni dan APBD Perubahan sebsar Rp 9, 1 miliar, ditambah pada tahun 2012 Rp 5,5  menjadi sebesar  Rp 14, 6 miliar dana ini sanagat pantastis dan terindikasikuat mark-up sebab berdasarkan perencanaan hanya sebesar Rp 7 miliar hingga siap pakai,                  artinya diduga ada pembengkanan angka hingga, Rp 7,6 miliar.

Dugaan adanya KKN dalam pelaksanaan poyek tersebut sudah dimulai sejak pekerjaan tahun 2011, salah satu contoh kongkrit pejabat pengadaan tidak memasukkan PT Pindo Muda desain Cipta dalam daftar hitam, padahal pada tahun 2011 lalu perusahaan tersebut sudah wanprestasi / tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kontrak.

Seharusnya pejabat Pengadaan barang jasa dinas perhubungan Riau menyita jaminan pelaksanaan dan memberikan saksi denda  kepada perusahaan bersangkutan, tetapi  serta memasukkannya dalam daftar hitam selama dua tahun.

Anehnya perusahaan tersebut justru tidak mendapatkan sanksi apapun. Kemudian kepada pejabat pengadaan barang/jasa di SKPD tersebut semestinya diberikan sanksi sesuai PP 30 tahun 1980. aneh bin ajaib  Panitia pengadaan barang jasa dinas perhubungan yang nota bene panitia tahun 2011 lalu,  masih memuluskan perushaan tersebut mengikuti proses lelang pengadaan barang jasa didinas perhubungan Riau pada tahun anggaran 2012 ini.

Berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang pengadaan barang/jasa dishub, PT. Findo Muda Desain Cipta sebagai pemenag ketiga /penawarterendah ke tiga. Ada apa sebenarnya antara pejabat pengadaan barang/jasa dishub dengan kontrakyor tersebut?  Hal yang menariknya lagi panitia menyatukan anggaran dengan tiga kegiatan yang beda kwalifikasi.

Panitia harus diperiksa

Panitia pengadaan barang jasa dishub riau diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Perpres 54 tahun 2010 dan undang-undang persaingan usaha tidak sehat.

Panitia terkesan melakukan dugaan monopoli terhadap salahsatu perusanaan yang dimenagkan dalam proyek lanjutan Pembangunan VIP itu. Panitia lelang diduga telah menyatukan anggaran dalam dalam satu paket pekerjaan, padahal pekerjaan tersebut kwalifikasinya berbeda.

Proyek lanjutan pembangunan VIP pada tahun 2012 ini dikethui terdiri dari tiga kegiatan yaitu penyelesain Fisik gedung, mekanikal elektrikal dan interior. Seharusnya pekerjaan harus dipisahkan karena kwalifikasinya berbeda, namun yang terjadi jusru dimonopoli oleh salah satu perusahaan. Aparat hukum seharunya memanggil dan memeriksa pejabat pengadaan barang jasa didishub itu.

Sementara itu YUGO PPTK proyek lanjutan pembangunan VIP  tahun 2012 ketika ditanya mengenai adaanya dugaan Mark-up dalam pelaksanaan pembanguna gedung itu, Yuga mengatakan, saya tidak tau ya, saya baru diangkat sebagai PPTK tahun ini, masalah tahun lalu saya tidak mau mengomentrai, sebab saya tidak tahu, tetapi yang jelas kondisi pekerjaan katanya sudah 75 persen penyelessaian fisiknya. Jadi pekerjaan yang akan saya pertangungjawabkan adalah anggaran tahun 2012 ini sebesar 5,5 miliar  dan pekerjaannya adalah Mekanikal dan elektikal, interior parker/ lane skep dan penyelesaian fisik yang 25 persen itu. ujarnya, Yuga juga tidak sependapat kalau ternyata nanti panitia memenangkan PT. Findo Muda Kreasindo. 

PPTK tahun 2011 Vifi tidak pernah berada kantor, menurut salah satu sataf dishub dibidang perhubungan laut Vifi tidak ditempat.

Pantauan jaya pos selama beberapa hari ini, Vifi sangat jarang dikantor, Vifi datang appel pagi dan mengisi absen , kemudian pergi entah kemana, selama dua minggu ini jayapos sengaja datang kedinas perhubungan Riau pda pukul 08 pagi namun Vifi sudah keluar kantor dan pergi entah kemana.

Salah seorang pegawai dihub itu mengatakan Vifi datang hanya mengisi absent saja, untuk menghindari pemotongan intensif, setelah selesai mengisi absent yah, sudah kabur entah kemana.

Kepala dinas perhubaungan Riau, Surya Maulana diminta agar tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin dan memberikan sanksi sesuai PP /30 tahun 1980. MT/TUN







0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018