Rabu, 13 Juni 2012 - 07:31:08 WIB
Timbangan PT Inti Indosawit Subur Diduga Tidak Lakukan Tera Ulang Secara BerkalaKategori: Riau - Dibaca: 484 kali

Baca Juga:Hindari Praktek Ilegal, Dinkes Kalbar Perketat Perizinan Perusahaan Berbasis FarmasiKabupaten OKI Terbaik di SumateraJalinsum Tarutung Padangsidempuan DipeliharaKerusakan Jalan Golpara-Nagrak Dikeluhkan Warga

Inhu, Jaya Pos


Untuk menghindari penyelewengan penggunaan timbangan, baik timbangan dengan sistem peraga digital maupun sistem peraga analog dengan tingkat ketelitian instrumen pengukur di atas 90%, dibutuhkan kalibrasi secara rutin dari pihak-pihak terkait, paling tidak sekali dalam enam bulan.


Berbeda halnya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Indosawit Subur. Group Asian Agri, tepatnya pada pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) Ukui II ini, diduga telah mengunakan timbangan tanpa melalui kalibrasi terlebih dahulu, dengan didampingi oleh instansi-instansi terkait seperti Badan Metrologi, bidang pengawasan dan tera ulang timbangan pada sejumlah perusahaan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten maupun propinsi.


Lemahnya birokrasi di daerah ini untuk melakukan tugasnya menuai kontroversi di berbagai kalangan, tentang  adanya dugaan persekongkolan pihak pemerintah dengan menagemen PT Inti Indosawit Subur untuk tidak melakukan tera ulang secara berkala demi kesinambungan proses jual beli antara pihak perusahaan dengan pihak lainnya. Juga antara perusahaan perkebunan kelapa sawit ini dengan agen-agen kelapa sawit yang setiap harinya melakukan teransaksi jual beli di perusahaan tersebut.


Informasi yang diterima Jaya Pos dari seorang sopir menyebutkan, begitu tertutupnya dan juga minimnya informasi dan trasparansi dari pihak menagemen akan kalibrasi yang sesungguhnya, agar tercipta asumsi public secara positif pada perusahaan yang konon merupakan perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia ini.


Sementara pihak manager PT Inti  Indosawit Subur, PMKS Ukui II, hingga berita ini diturunkan enggan memberikan komentar dengan alasan yang tidak jelas.


Untuk ini, masyarakat mendesak agar pemerintah kabupaten maupun pihak Disperindag Propinsi Riau segera menindak lanjuti adanya dugaan tentang pelanggaran yakni, tidak dilakukannya tera ulang secara berkala agar tidak menimbulkan opini  masyarakat yang dapat menyudutkan pihak perusahaan, dan juga buruknya kinerja pihak managemen dalam menangani berbagai masalah yang timbul dimasa masa yang akan datang. AG 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018