Minggu, 20 Mei 2012 - 09:36:28 WIB
Kasus Penyelewengan Raskin Terus BerlanjutKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 436 kali

Baca Juga:Dampak Perubahan Iklim Masyarakat Adat Semakin DilemahkanChelsea Juara Liga ChampionsRonaldo : Saya Lebih Bagus Dari MessiIzin Konser Lady Gaga, Seharusnya Kepolisian Contoh Korea Selatan

Pasaman, Jaya Pos

Polemik dugaan penyelewengan beras miskin (raskin) ke 13, di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padanggelugur, Kabupaten Pasaman masih berlanjut. Hingga kini, jajaran penyidik Satuan Reskrim Polres Pasaman terus mendalami kasusnya.

Saat ini, Polres Pasaman telah memanggil beberapa saksi terkait kasus penyelewengan raskin untuk rakyat miskin itu. Sebanyak 11 saksi telah dihadirkan untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik dalam hal ini Satreskrim Polres Pasaman “Walinagari Padanggelugur, para kepala jorong dan ketua kampung setempat sudah dimintai keterangannya. Termasuk, Camat Padanggelugur, bersama Ketua Bamus, mereka dipanggil masih sebagai saksi terkait penjualan raskin ke pihak ke tiga itu,” kata Kapolres Pasaman AKBP Joko Purnomo melalui Kasat Reskrim Polres Pasaman AKP Ediwarman di ruangannya.

Menurutnya, bahwa pihak Polres Pasaman akan terus mengusut dugaan penyelewengan raskin tersebut hingga tuntas. Sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. “Kita akan lanjutkan proses hukumnya, tindak pidana korupsi penyelewengan raskin di Nagari Padanggelugur. Hingga sejauh ini, penyidik terus bekerja dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait kasus ini,” katanya.

Dia juga menekankan, meskipun beras untuk masyarakat miskin (raskin) itu telah didistribusikan kembali pada masyarakat sebanyak jatah awalnya yakni, 26.760 kg. Tidak semerta-merta menghapus tindak pidana yang telah terjadi atau sudah dilakukan oleh mereka, proses hukum akan terus berjalan.

“Kendati demikian kita tetap komit akan terus melanjutkan penyidikan kasus ini hingga tuntas. Silahkan mereka berkata apa di luar sana, yang jelas tidak ada keinginan untuk menghentikan perkara yang telah merugikan negara dan penyidikan tetap berlanjut,” tegas Kasat Reskrim ini.

Dia juga mengatakan, bahwa akibat perbuatan Walinagari CS itu, negara telah dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan alasan hanya untuk membiayai kegiatan lomba Nagari tingkat Provinsi Sumbar pada 2011 lalu itu.  “Untuk kasus ini, mereka akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ungkapnya.

Saat ditanya koran ini, terkait keuntungan penjualan raskin dan pihak mana saja yang kecipratan menikmati aliran dana Raskin gate tersebut, Kasat Reskrim Ediwarman enggan untuk menyebutkan, seraya berkata biarlah itu jadi ajang pembuktian penyidik Polres di Pengadilan nanti.

“Yang jelas dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, keuntungan hasil penjualan raskin ke 13 itu telah ada dibagi ke beberapa orang. Untuk berapa nominalnya masing-masing, belum bisa dikatakan. Biar itu jadi pembuktian nanti di Pengadilan,” ujarnya.

Dia juga menegaskan,  kasus itu akan terus ditindak lanjuti karena  penyelewengan Raskin tersebut adalah isu nasional dan programnya pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Ini kan sudah menyalahi peruntukannya dan sudah dalam tahap proses penyidikan pada Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasaman. ini adalah ranah pidana kami selaku penegak hukum tetap menjalankan prosedur hukum yang ada, walaupun raskin sudah diganti,’’Jelasnya.

Sebagaimana diketahui kasus penyelewengan raskin-13 terendus awal Januari 2012 kemarin ini oleh salah satu media. Dimana, sebanyak 26.760 kg jatah raskin untuk 1.784 RTS (Rumah tangga sasaran) di 4 Jorong yang ada di Nagari Padanggelugur, Kecamatan Padanggelugur Kabupaten Pasaman, tidak mendapatkan haknya dan malah oleh Wali Nagari bersangkutan malah menjual Raskin tersebut ke pihak ke tiga (penadah,red).

Dengan harga Rp 3.000 per kilogram, berdasarkan kesepakatan  musyawarah walinagari, kepala jorong, ketua kampung dan sejumlah ninik mamak yang turut dihadiri oleh Camat Padanggelugur pada waktu itu. namun, berdasarkan penulusuran ke lapangan ternyata raskin dijual dengan harga Rp 5.000 per kilogram pada salah satu penadah masih di daerah itu.

Selanjutnya, Hasil dari musyawarah pada forum itu disepakati 3 keputusan yang berbunyi, Raskin ke-13 diserahkan pada Wali Nagari Padanggelugur untuk dijual kepada pihak ke-3 dengan harga jual Rp 3 ribu. Kedua, Kelebihan dari penjualan Raskin digunakan untuk dana lomba Nagari berprestasi tingkat Provinsi Sumbar. Ke tiga, pemberian intensif kepada jorong dan ninik mamak serta ketua kampung. DV


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018