Jumat, 13 April 2012 - 08:22:46 WIB
Calo Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Raup Puluhan Miliar RupiahKategori: Jawa Barat - Dibaca: 458 kali

Baca Juga:Polres Malalengka Tabuh Genderang Perang Terhadap Pelaku PerjudianKapoldasu Kunjungi Tanjungbalai di Hari Isah AlmasihSiswa Siswi SMK 3 Tanjungbalai Unjuk Rasa ke DPRD Minta Kepala Sekolah DicopotTardin Wahidin Hanya Mencalonkan Satu Kali Periode Saja
Bandung, Jayapos

Pembebasan lahan Tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) diduga menguntungkan “calo” puluhan miliar rupiah.

Pendekatan pembebasan lahan yang berbau neo liberalism ini dipicu dengan ditunjuknya PT. Jasa Sarana sebuah Badan Usaha Milik Daerah.

Akibatnya, harga pembayaran oleh Pemprov untuk setiap meternya untuk tahap I sebesar Rp. 500 ribu, ternyata yang dibayarkan kepada masyarakat sangat jauh lebih kecil hanya Rp. 89 ribu saja. Padahal harga Rp. 500 ribu/meter untuk pembebasan tahap I ditetapkan didalam APBD Provinsi Jabar pada PT. Jasa Sarana Tahun 2011
 
Hal ini terungkap saat Jayapos melakukan investigasi di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, pekan lalu. Tidak hanya itu, bahkan aroma korupsi tercium juga pada negosiasi harga untuk ganti rugi bangunan, tanaman, baik jenis maupun mark up kuantita yang harus dibayar.

“Saya sebagai Kepala Desa tidak punya wewenang membayarnya. Untuk pembayaran dilakukan oleh P2T (Panitia Pembebasan Tanah-red) yang dipimpin oleh pak Sekda Kabupaten Sumedang. Kami gak tau harga dari APBD Provinsinya Rp. 500 ribu/meter untuk tanah kelas I. Kalau tau kami tdk akan mau menerima Rp. 89 ribu/meter”, kata Yuseph Nugraha, Kepala Desa Ciherang kepada Jayapos, di kantor DPRD Kabupaten Sumedang, pekan lalu.

Terjadinya hight cost economy ini diduga disebabkan adanya penyusupan “orang dekat“ gubernur Jawa Barat ke dalam PT.Jasa Sarana.

Sumber Jayapos mengatakan, untuk tahap I pihak calo itu berhasil meraup keuntungan mencapai Rp.7,95  miliar dari lahan yang dibebaskan seluas 53.000 m2. Untuk tahap II lebih fantastis lagi, oknum-oknum yang diduga dari partai tertentu itu meraup keuntungan sebesar Rp. 12 miliar dari pembebasan lahan seluas 500.000 m2.

Lebih mencengangkan lagi, biaya koordinasi dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga P2T Provinsi dan operasional lainnya untuk tahap I dan II mencapai Rp.51 miliar.  

Sumber Jayapos di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meyakini adanya praktik melawan hukum dalam modus operandi menggelembungkan biaya.

Menjawab konfirmasi Jayapos, PT.Jasa Sarana mengatakan tidak mempergunakan dana APBD maupun APBN, PT Jasa Sarana mengaku akan melakukan pendanaan secara mandiri tidak menggunakan anggaran pemerintah.

Klarifikasi melalui surat itu jelas-jelas suatu bentuk kebohongan sistemik karena kenyataannya bertolak belakang, tidak sesuai kenyataan. @lf

0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73670)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61090)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52839)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20976)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16423)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15690)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15321)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14876)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11478)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya