Kamis, 12 November 2015 - 05:46:44 WIB
Bupati Minta SKPD dan Kelompok Tani Tidak Asal Tanda TanganKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 218 kali

Baca Juga:Ribuan Siswa dan Guru Ikuti SPKSG dan O2SNSD Pamulihan Juara Voli di Dua KecamatanDiduga Pakai IMB Bodong, Foke Diminta Menghentikan Pembangunan PIK CityPejabat Pemkot Cimahi Tandatangani Pakta Integritas

Kuala Kurun, Jaya Pos

Dalam menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, Bupati Gunung Mas (Gumas), Arton S Dohong, meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kelompok Tani di wilayahnya tidak asal tanda tangan. Permintaan itu disampaikan, dalam sambutannya saat menyerahkan sejumlah alsintan dan pupuk kepada sejumlah kelompok tani, di halaman kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Gumas, baru-baru ini.

“Saya minta kepada SKPD-SKPD yang ada mendapat program dari provinsi ke kabupaten agar dalam menerima barang harus hati-hati. Contoh pengalaman kita, seperti alat musik dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan Olahraga Provinsi Kalteng, kalau kita tidak cermat, atau tidak hati-hati maka itu akan manimbulkan masalah bagi kita. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, kita harus cermat dalam melihat, ataupun meneliti, apapun yang sifatnya bantuan, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Bukan berarti kita mencurigai, tapi, alangkah indahnya, alangkah baiknya, kalau kita juga harus melihat satu-persatu. Supaya kita juga ketika ada kepentingan untuk melakukan pemeriksaan oleh penegak hukum, kita tidak terkena. Ini yang saya pesan kepada kita semua, begitu juga kepada seluruh kelompok tani, jangan asal tanda tangan,” ujar Arton.

Selain itu orang nomor satu di bumi, Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini, juga mencontohkan beberapa tahun yang lalu. Dalam menerima bantuan dana untuk pembukaan lahan, banyak kelompok tani yang asal tanda tangan. Dan ribut, setelah mengetahui mengetahui uangnya kurang.
“Mestinya jangan dulu ditanda tangan. Saya pesan kepada seluruh kelompok tani, atau siapapun yang akan menerima bantuan, agar hati-hati dan lebih cermat, supaya tidak dirugikan. Kasihan bapak ibu, sudah berkerja setengah mati di sawah, di kebun, di ladang, di potong lagi. Saya tidak mau terjadi terulang kembali,” ujarnya.

Kalau ada pegawai negeri atau oknum yang memotong bantuan, jangan ditanda tangani. Karena kita sudah merasakan akibatnya, kepala dinas atau siapa-siapa yang terlibat dipanggil, akhirnya terganggu bekerja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Oleh sebab itu saya minta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebun dan seluruh kepala dinas, awasi dengan baik seluruh kegiatan yang namanya bantuan, bantuan sosial, atau dana hibah, atau dana apapun. Supaya kinerja kita tidak terganggu. Sekali lagi saya minta kepada seluruh warga masyarakat yang akan menerima manfaat, jangan ditanda tangani kalau itu ada kurang,” tandasnya seraya menambahkan bagi oknum petugas yang main-main akan ditindak tegas.mandau


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51549)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II