Senin, 09 April 2012 - 13:45:46 WIB
Diduga Pakai IMB Bodong, Foke Diminta Menghentikan Pembangunan PIK CityKategori: Jakarta - Dibaca: 604 kali

Baca Juga:Pejabat Pemkot Cimahi Tandatangani Pakta IntegritasTahanan Terlambat Datang, Sidang Tidak AdaCabuli Penumpang, Sopir Taksi Ternama Siap Di Meja HijaukanMenunggu Rehab Selesai, Siswa SDN Mekarjaya V Belajar di Teras
Jakarta, Jaya Pos

Kisruh lahan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang melibatkan antara pihak PT Mandara Permai (MP) dengan penggarap Niing bin Sanip Cs, hingga kini belum menemui titik terang. Terkait hal ini, Forum Masyarakat Pejuang (FMPP) pun angkat bicara, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk segara menghentikan kegiatan pembangunan di tanah garapan 86 ha milik veteran pejuang kemerdekaan Kapten TNI (Purn) Niing, yang akan dijadikan kawasan pertokoan PIK City.

Yosafat JP, Koordinator FMPP, menegaskan, Niing Cs merupakan penggarap sah dengan izin garap dari Walikota Jakarta Utara No 147/AV-2/B/78 tanggal 7 April 1978. Namun tanpa ada pembebasan, diterbitkan SK No 3/HGB/BPN/1997 SK No 4/HGB/BPN/1997 yang diduga cacat administratif, sehingga penerbitan sertifikat  tanah No 3514/Kapuk Muara dan No 3515/Kapuk Muara yang juga cacat administratif.

Diungkapkan Yosafat JP, Sejak awal penguasan lahan yang dilakukan oleh pengembang sudah tidak beres. “Penerbitan SK tersebut cacat dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan aspek-aspek pertanahan dalam penerbitannya, apalagi dalam hal ini 86 ha diantaranya adalah garapan Niing Cs,yang hingga kini belum mendapat ganti rugi,” ujarnya.

Bahkan, menurut dia, setelah itu ketidakberesan berlanjut saat pengembang memecah kedua HGB tersebut menjadi empat HGB masing-masing No 8598, 8600, 8605, dan 9228 dan 12 ha  diantaranya diagunkan PT MP kepada Bank Panin untuk mendapatkan kredit hingga delapan ratus milar rupiah lebih yang kemudian macet.

Mengenai penguasaan lahan garapan itu, juga pernah dilaporkan oleh Niing Cs ke berbagai instansi, termasuk DPRD DKI Jakarta yang mengeluarkan rekomendasi pada 18 November 2008, yang isinya meminta  Gubernur DKI mendesak PT MP, pengembang kawasan PIK, untuk membayar ganti rugi lahan garapan miliki Niing.

Kendati demikian, lanjut Yosafat JP, saat ini ada kegiatan pembangunan melalui penerbitan 21 izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT MP, sedangkan lahan tersebut telah dipindahnamakan atas nama sebuah bank swasta pada 2004 yang kemudian pada 2011 telah dipindahnamakan lagi kepada PT AP.

Perlu diketahui, sebelumnya, Aris Adnan, kuasa hukum Niing Cs meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan KPK segera melakukan langkah hukum terhadap Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perizinan Jakarta Utara yang telah mengeluarkan IMB bodong atas nama pengembang PT MP.

Ditambahkan Aris, selain pembangunan itu berada di atas tanah garapan Kapten (Purn) Niing, pengembang juga tidak memiliki Surat Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (SIPPT) dan SP3L sebagai persyaratan utama penerbitan IMB bagi pengembang dan berpotensi terjadinya manipulasi retribusi yang mengakibatkan kerugian Pemprov DKI.

Aris juga memaparkan, sertifikat HGB yang dimiliki PT MP diketahui cacat administratif. Bahkan, belakangan diketahui PT MP mengagunkan tanah seluas 12 ha kepada Bank Panin untuk menarik kredit hingga Rp 825,2 miliar yang kemudian macet. Lalu pada 2004, kepemilikan lahan beralih menjadi milik PT Bank Panin Tbk dan selanjutnya pada 2011 kepemilikannya diduga beralih ke PT Agung Podomoro berdasarkan hasil lelang oleh PN Jakarta Utara.

Aris yang juga mantan Inspektorat Pemprov DKI mengungkapkan, pengembang dipastikan telah berkolusi dengan oknum pejabat Pemprov DKI. Sebab, menurut dia, sejak awal penguasaan lahan yang dilakukan oleh pengembang sudah tidak beres.

Karenanya, ditambahkan Aris, Gubernur DKI Fauzi Bowo mesti bertanggungjawab atas masalah itu karena yang bersangkutan tidak menjalankan rekomendasi DPRD DKI per 18 November 2008 yang isinya menyatakan bahwa pengaduan Niing bin Sanip benar adanya, dan memerintahkan Pemprov DKI untuk mendesak PT MP segera menyelesaikan ganti rugi lahan itu.PHT
0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73673)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61091)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52839)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20976)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16423)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15690)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15321)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14876)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11478)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya