Sabtu, 29 Agustus 2015 - 04:15:29 WIB
Jual Tanah Negara Mantan Kades DipolisikanKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 623 kali

Baca Juga:Dirjen PAS Lawan Wamen, Menkum HAM: Semua Harus Menahan DiriMerangkap Sebagai Camat Sei Tulang Raso Kakan LH Kota Tanjungbalai Diprediksi Tidak MampuMahasiswa UnbaraTolak Harga BBM DinaikkanTerkait Sengketa Lahan, Masyarakat Bagan Deli Resah

Kuala Kapuas, Jaya Pos

Aparat desa, ketua RT, tokoh masyarakat dan warga Desa Saka Binjai A-6 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, baru-baru ini melaporkan mantan kepala desa (kades) mereka ke polisi karena menjual tanah negara kepada perusahaan perkebunan sawit.

Melalui surat tanggal 16 Juli 2015, perihal jual-beli tanah milik negara, yang ditujukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Palingkau, serta ditandatangani Ketua RT 01 Nurpansyah, RT 02 Miran, RT 03 Nurhalimah, RT 04 Siti Saiyah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Samiran. 

Kemudian surat pernyataan Ketua BPD Samiran, Sekretaris Desa Muhammad, Ketua RT 01 Nurpansyah, Ketua RT 02 Miran, Ketua RT 05 Aliyansyah, serta tokoh masyarakat, Aprin, Mistoadi dan Ramli, dilampiri daftar hadir musyawarah, yang ditanda tangani 32 warga.

Mereka melapor Husaini Tamrin karena telah berani menjual tanah negara yang juga lahan restan atau cadangan transmigrasi di desa mereka, seluas 140 hektar kepada PT Duta Agro Indonesia (DAI) dengan menerbitkan sebanyak 70 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tersebut tanpa musyawarah dan persetujuan warga.

Informasi dihimpun Jaya Pos menyebutkan, Desa Saka Binjai A-6  yang awalnya bernama Desa Mekar Sari, merupakan  pemukiman transmigrasi penempatan tahun 1998, yang ditempati sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) warga trans. Terdiri dari 40 KK warga lokal dan 60 KK warga dari pulau Jawa.

Menurut warga, wilayah Desa Saka Binjai A-6 memiliki luas sekitar 1.400 hektar. Dimana 225 hektar diantaranya sudah menjadi hak milik warga yang dilengkapi sertifikat. Sedangkan sisanya, masih berstatus  tanah  negara, dan merupakan lahan restan (cadangan) transmigrasi.

Hal itu terbukti dengan adanya rencana pemerintah, baru-baru ini, akan membangun kembali pemukiman baru di lahan tersebut, untuk dihuni 150 KK warga trans. “Kalau status lahan, kecuali yang bersertifikat, 100 KK. Itu bisa dikatakan masih lahan tidur, maksudnya lahan yang belum ada pemiliknya atau lahan R (restan atau cadangan).

Sesuai dengan adanya rencana penempatan baru, mungkin itulah lahan yang akan ditempatkan, orang-orang” ucap Ketua BPD Saka Binjai A-6, Samiran didampingi Sekdes Muhammad, Kaur Pembangunan Bahrin, Ketua RT 2 Miran, Tokoh masyarakat Ramli dan warga Baini, saat ditemui Jaya Pos, di kediaman Mistoadi, Tokoh masyarakat setempat, Kamis (20/8).

240 Hektar Tanah Negara Dijual Mantan Kades Ke PT DAI

Menurut warga, mereka mengetahui lahan tersebut dijual oleh mantan Kades, Husaini Tamrin ke PT DAI dari informasi Ketua BPD Samiran, Kaur Pembangunan Mat Sukri dan Ketua RT 2 Miran, yang diundang rapat di kantor PT DAI di Desa Bentuk Jaya A-5 dalam rangka membahas pencairan ganti rugi lahan bersertifikat.

Namun, begitu di kantor PT DAI ternyata mereka hanya dijadikan saksi pembayaran ganti rugi lahan, yang dibuat Surat Pernyataan (SP) oleh mantan kades. “Begitu saya tiba disana, katanya rapat kok orangnya nggak ada. Dan menurut pengumuman sebelumnya, yang dicairkan sebenarnya tanah yang bersertifikat, ternyata malah lahan yang di SP,” ujar Samiran. Dan, itupun dia diberi tahu oleh mantan kades, setelah tiba di rumahnya.

Selain disaksikan oleh Samiran, Mat Sukri dan Miran, pencairan  di PT DAI tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang dari kecamatan. Diantaranya Sekcam Kapuas Murung Holdi dan Kapolsek Kapuas Murung, Juhri Muhamad.

Sedangkan terkait surat warga ke polisi yang melapor Husaini  Tamrin telah menjual tanah negara, dengan membuat 70 persil SP diatas lahan seluas 140 hektar. Menurut mereka, informasi itu  diperoleh dari Kaur Kesra Bahrudin, yang ikut mengukur lahan tersebut.
Menurut warga, hingga kini mereka tidak mengetahui nama-nama yang dicantum mantan Kades di SP itu. Namun, mereka menduga tidak menutup kemungkinan nama mereka juga dicantumkan di SP, tanpa sepengetahuan mereka.
Husaini Tamrin Mengaku Tebusan SP Rp 1 Juta ke Warga

Selain itu, dalam pembuatan SP tersebut, Husaini Tamrin juga telah meminta tebusan ke warga sebesar Rp 1 juta per SP. Dan informasinya, karena warga banyak yang tidak mampu menebus sehingga SP itu banyak dibagikan ke luar Desa Saka Binjai. Terbukti, diantara nama pemilik SP tersebut, terdapat nama Saniah dan Kani, warga Desa Bentuk Jaya A-5. Hal ini juga, sesuai  pengakuan Sekdes, Muhammad yang pernah ditawari mantan kades untuk menebus SP tersebut. Dan, Ketua BPD Samiran yang mengaku ada menebus 2 persil SP atas nama anaknya.

Huasai Tamrin Terima Uang Rp 280 Juta Dari PT.DAI

Humas PT DAI Tano Hardi didampingi Surveyor Uji, saat dikonfirmasi di kantor Jalan Seroja, Kuala Kapuas, Jum’at (21/8), membenarkan bahwa pada Jum’at (10/7), pihaknya telah melakukan pembayaran  sebanyak 70 persil SP, atas lahan seluas 140 hektar di Desa Saka Binjai seharga Rp 2 juta per hektar, dan telah membayar kepada mantan Kades Husaini Tamrin sebesar Rp 280 juta.  “Kalau kita sesuai prosedur yang ada, disaksikan semua aparat, kita mau bayar. Kalau tidak disaksikan sama aparat, kita nggak mau bayar,” sebutnya.

Delapan aparat tanda tangan semua, mulai dari RT, BPD, Kades, Kapolsek, Koramil, Camat, Kacabjari, bahkan  Damang, juga ada. “Kita nggak mau sembarangan Pak,” ucap Tano Hardi.

Bahkan, terkait dengan laporan warga, dia juga mengaku telah memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. “Tadi kita udah ke kepolisian Pak, kita dipanggil sebagai saksi aja kok. Dan laporan itu ke Kades, bukan ke kita. Kalau ada masalah, itu masalah internal mereka saja,” tambahnya.

Menanggapi itu, mantan Kades Husaini Tamrin saat dikonfirmasi di kantor PT DAI, Senin(24/8), mengaku membuat SP lahan tersebut, atas inisiatif sendiri. Serta menjual lahan tersebut kepada PT DAI atas nama warga. Bahkan dia juga mengaku telah meminta tebusan sebesar Rp 1 Juta per SP, dimana dananya dipergunakannya untuk membangun jembatan di Desa Saka Binjai.

Sejak dilaporkan 16 Juli lalu, sudah lebih satu bulan hingga kini, kasus ini terus bergulir di Mapolsek Kapuas Murung. Berdasarkan surat Kepolisian Sektor Kapuas Murung, nomor: B/15/VII/2015/Reskrim. Tanggal 19 Juli 2015, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang ditujukan kepada Samiran. Bahwa laporan tersebut telah dilakukan penyelidikan yakni, dengan menunjuk Ipda Supriadi SH selaku penyelidik atau penyidik.

Menurut warga, hingga kini mereka sudah 8 orang yang dipanggil pihak kepolisian guna dimintai sebagai saksi maupun pelapor. Dan, sudah lebih 10 kali mereka turun naik ke Mapolsek Kapuas Murung di Palingkau.

Warga Minta Polisi Segera Menahan Tersangka

Warga berharap, pihak kepolisian bisa secepatnya mengungkap kasus ini, serta menetapkan dan menahan tersangka agar tidak menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi, serta tidak menutup kemungkinan, melarikan diri, sehingga membuat kasus ini semakin rumit dan tidak dapat terungkap.Mandau


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14305)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II